halodunia.co.id Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pengusaha Muda Indonesia (Himapindo) Korwil Sulawesi Tenggara (Sultra), Ahmad Zainul menjelaskan, Sultra dikenal sebagai salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki produksi dan cadangan nikel terbesar di Indonesia. Namun belum mampu mengantar pertumbuhan ekonomi di wilayah Timur Indonesia.
“Berdasarkan data BPS, pertumbuhan perekonomian wilayah Timur seperti Sulawesi, Maluku, dan Papua mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan dari hanya sebesar 4,89 persen di 2017 menjadi 6,99 persen di tahun berikutnya,” kata Ahmad Zainul.
Melansir laman kemenkeu.go.id, industri pertambangan merupakan salah satu industri yang memegang peranan penting dalam kemajuan bangsa Indonesia. Industri ini sangat berpengaruh dalam kemajuan teknologi Indonesia dan pemasukan anggaran Negara.
Kemudian dihubungkan dengan adanya pihak yang pro dan kontra atas kerjasama pertambangan dibarengi komitmen pembangunan smelter nikel oleh PT. Gema Kreasi Perdana (GKP) dengan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep).
Smiley face
“Upaya pembangunan smelter sebagai amanat undang-undang untuk mendorong upaya hilirisasi dunia pertambangan, bisa membawa Konawe Kepulauan menjadi sentrum Pembangunan Ekonomi Nasional (PEN), khususnya Indonesia Timur,” jelasnya .
Pasalnya, pertumbuhan ekonomi Konawe Kepulauan baru tertopang oleh konsumsi atau belanja pemerintah daerah (Pemda) ketimbang investasi maupun pembangunan infrastruktur.
“Menurutnya, pemerintah daerah perlu membangun kerja sama yang kuat dan mengikat dengan Direksi PT Gema Karya Perdana dalam upayanya meningkatkan taraf hidup masyarakat daerah,” bebernya.
Konkep Sendiri sebagai kabupaten dengan wilayah paling strategis sebagai jalur pertambangan dapat berkembang pesat. Nantinya bisa menjadi sentrum perekonomian yang bisa membawa Kesejahteraan bagi masyarakat Wawonii dan Sulawesi Tenggara secara umum
Peran-peran krusial pemuda dan mahasiswa, khususnya mahasiswa Konkep tentunya diharapkan untuk terus melahirkan ide dan gagasan gemilang sebagai sosial kontrol, agar kedepannya komitmen serta kerja sama pemerintah daerah dan P. GKP menjadi maksimal.
