Istana sudah memberi sinyal perombakan kabinet akan segera dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Kepala negara juga sudah mengajak berbicara Wakil Presiden Ma’ruf Amin soal rencana reshuffle.
Langkah ini seiring dengan keputusan DPR menyetujui penggabungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek), serta pembentukan Kementerian Investasi.
“Tentu berpengaruh ke bongkar pasang posisi orang di Kabinet Jokowi. Yang paling terancam kena reshuffle tentu saja Bambang Brodjonegoro (Menristek),” kata Pakar Komunikasi Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Gun Gun Heryanto kepada merdeka.com, Kamis (15/4).
Selain dua kementerian, Gun Gun juga masih menunggu apakah nantinya Kementerian Investasi dibentuk Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan dilebur atau tidak.
“Bahlil Lahadalia akan menjadi menteri? Ini yang masih ditunggu,” tuturnya.
Namun, dia menilai, pos Kementerian Investasi akan menjadi rebutan. Untuk itu, Gun Gun, mengingatkan agar benar-benar selektif menempatkan orang di sana.
“Menurut hemat saya, posisi Menteri Investasi ini akan diperebutkan banyak partai karena menjadi lahan basah dan strategis,” tuturnya.
Menurutnya, sebagai sirkulasi elite perombakan akan bersifat saling bergantung satu sama lainnya. Jika ada perubahan di satu pos kementerian berpotensi mengubah komposisi lainnya jika ada nama yang diganti atau digeser.
Pengamat Politik Universitas Sumatera Utara Muryanto Amin menilai reshuffle adalah hak prerogatif Presiden. Muryanto mengatakan, presiden pasti memiliki catatan sebelum menentukan pembantunya meski tidak bisa terlepas dari kepentingan politik.
“Pertama lebih pada subtansi kemampuan calon menteri yang ditunjuk. Karena sebetulnya menteri adalah jabatan politik. Tapi memang ada pertimbangan kualifikasi teknis dibutuhkan oleh calon menteri meskipun ia dari partai politik. Kira-kira begitu penjagaan keseimbangannya,” jelas Muryanto.
Untuk pos Kementerian Investasi, Muryanto mengatakan sosok Bahlil memiliki pengalaman baik sebagai pengusaha maupun Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). Menurutnya, pengalaman itu akan berpengaruh ketika mengambil keputusan agar negara tidak dirugikan pada semua aspek investasi yang masuk.
“Pengalaman ini tidak mudah dimiliki oleh banyak orang, karena seorang pengusaha lebih mempertimbangkan manejemen risiko ketika dia berinvestasi,” tandasnya.
Seperti diketahui, DPR menyetujui penggabungan dan pembentukan kementerian baru. Yaitu penggabungan sebagian tugas Kementerian Riset dan Teknologi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sehingga menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek. Serta pembentukan Kementerian baru yaitu Kementerian Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja.
Sebelumnya, DPR telah menerima surat presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian. Serta telah ditindaklanjuti melalui rapat konsultasi pengganti rapat Bamus pada 8 April 2021 yang menyepakati penggabungan dan pembentukan Kementerian tersebut.
Reporter Magang: Annastasya Narpadayinta
